TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memberikan jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kepri terkait Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Rabu (26/11/2025). Jawaban tersebut disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kepri (Pj Sekda Kepri), Luki Zaiman Prawira, mewakili Gubernur Ansar Ahmad.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri Afrizal Dachlan, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari dan Wakil Ketua III DPRD Kepri Bakhtiar, serta dihadiri anggota DPRD Kepri, perwakilan Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para asisten, dan seluruh OPD Pemprov Kepri.
Dalam sambutannya, Afrizal Dachlan menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah menyampaikan pemandangan umum sebelumnya dan paripurna ini digelar untuk mendengarkan jawaban pemerintah.
Membacakan sambutan Gubernur, Pj Sekda Kepri Luki Zaiman Prawira mengapresiasi perhatian dan masukan konstruktif dari fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD 2026.
Ia menegaskan bahwa meskipun penyusunannya mengalami keterlambatan karena penyesuaian terhadap RPJMD dan RKPD, seluruh proses tetap mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.
Pemerintah menetapkan proyeksi pendapatan sebesar Rp3,312 triliun berdasarkan potensi pendapatan daerah dan alokasi transfer pusat.
Untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan transfer dari pusat, pemerintah menyiapkan strategi berupa koordinasi intensif guna memperoleh dana tambahan dan insentif fiskal, membuka opsi pembiayaan kerja sama swasta serta CSR, dan memperkuat kinerja BUMD beserta optimalisasi aset daerah.
Sementara itu, belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan mencapai Rp3,544 triliun dengan fokus pada belanja wajib, pelaksanaan visi-misi kepala daerah, dan pembiayaan prioritas penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah menegaskan seluruh penyusunan anggaran SKPD telah disesuaikan dengan RKPD serta Renja SKPD, tetap mengutamakan kebutuhan rutin dan prioritas pembangunan.
APBD 2026 juga memasukkan pembiayaan Rp250,6 miliar yang berasal dari pinjaman daerah. Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur strategis sekaligus menutup penurunan kapasitas fiskal.
“Pinjaman tersebut dikelola sesuai regulasi dan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam pengembalian,” jelas Sekda.
Pemerintah turut menyoroti perkembangan ekonomi Kepri yang terus membaik dengan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun tantangan inflasi daerah tetap menjadi perhatian penting pemerintah.
Dengan dukungan penuh DPRD Kepri, pemerintah optimistis bahwa prioritas pembangunan melalui APBD 2026 akan berjalan optimal dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kepulauan Riau.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar pembahasan APBD 2026 berlangsung lancar hingga penetapan. ***
