TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memaparkan secara rinci struktur pendapatan dan belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 saat rapat paripurna DPRD Kepri di Balairung Raja Khalid Hitam, Rabu (26/11/2025). Penjelasan tersebut disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kepri, Luki Zaiman Prawira, mewakili Gubernur Ansar Ahmad.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri Afrizal Dachlan, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari dan Wakil Ketua III DPRD Kepri Bakhtiar, serta dihadiri anggota DPRD Kepri, perwakilan Forkopimda, instansi vertikal, para asisten, dan seluruh OPD di lingkungan pemerintah provinsi.
Dalam penyampaiannya, pemerintah menetapkan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3,312 triliun. Proyeksi ini disusun berdasarkan potensi pendapatan asli daerah dan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi penurunan transfer, termasuk koordinasi intensif guna memperoleh dana tambahan serta optimalisasi peran BUMD dan pemanfaatan aset daerah.
Belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3,544 triliun. Belanja tersebut difokuskan pada pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan undang-undang, pelaksanaan visi dan misi kepala daerah, serta dukungan terhadap prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah memastikan bahwa seluruh penyusunan anggaran SKPD telah disesuaikan dengan RKPD dan Renja SKPD. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan kebutuhan rutin, program prioritas pembangunan, serta prinsip efektivitas dan efisiensi.
Pada sisi pembiayaan, APBD 2026 memuat alokasi sebesar Rp250,6 miliar yang bersumber dari pinjaman daerah.
Dana ini diarahkan untuk pembangunan infrastruktur strategis guna menutup penurunan kapasitas fiskal akibat menurunnya transfer pusat.
Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan pinjaman dilakukan sesuai regulasi serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam proses pengembalian.
Selain menguraikan struktur anggaran, pemerintah juga menyoroti perkembangan ekonomi Kepri yang menunjukkan tren positif dengan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Meski demikian, kondisi inflasi daerah masih menjadi tantangan yang terus dipantau.
Pemerintah optimistis bahwa dengan dukungan DPRD Kepri, penyusunan APBD 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Riau. ***
