TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kepri atas pembahasan intensif terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, yang resmi disepakati dalam Rapat Paripurna di Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (24/11/2025).
Penegasan apresiasi ini muncul setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani bersama antara Gubernur Ansar dan unsur pimpinan DPRD Kepri dalam agenda paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri, T. Afrizal Dachlan. Kesepakatan ini menjadi fondasi penting bagi proses penyusunan Rancangan APBD Kepri Tahun 2026.
Dalam paripurna tersebut, Gubernur Ansar menekankan bahwa proses penyusunan anggaran membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Penandatanganan nota kesepakatan ini adalah wujud komitmen kita bersama untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan. Kami berterima kasih kepada Badan Anggaran DPRD yang telah membahas KUA-PPAS ini dengan seksama,” ujar Ansar.
Ia menambahkan bahwa arah kebijakan anggaran 2026 difokuskan pada pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Kepri, T. Afrizal Dachlan, dalam penyampaiannya mengungkapkan bahwa pendapatan daerah 2026 mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp3,735 triliun menjadi Rp3,312 triliun akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp495,45 miliar.
“Dengan penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah sebesar Rp250,6 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19,04 miliar, total belanja daerah pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 ditetapkan menjadi Rp3,544 triliun,” jelas Afrizal.
Setelah disepakatinya KUA-PPAS, Pemprov Kepri bersama DPRD akan melanjutkan pembahasan menuju penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026. Pemerintah optimistis bahwa anggaran tahun depan akan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Gubernur Ansar menegaskan bahwa seluruh program yang tertuang dalam APBD 2026 harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepri. ***
