BEKASI – Komisi III DPRD Kota Bekasi mendalami fungsi pengawasan terhadap proses penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rapat Kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar No. 112, Kamis (4/12/2025). Rapat ini digelar untuk memastikan penyaluran modal daerah berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi kinerja BUMD.
Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, S.H., didampingi Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bekasi, A. Syafei, S.AP., serta dihadiri anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, yakni Bambang Purwanto, Arwis Sembiring Meliala, S.H., dan Ir. Chariun Nisa, M.M.
Selain unsur legislatif, rapat juga melibatkan perwakilan Pemerintah Kota Bekasi, yakni Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian (ASDA III) serta Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi.
Kehadiran perangkat daerah tersebut diperlukan untuk memberikan pemaparan dan data terkait agenda utama rapat, yakni pembahasan fungsi pengawasan DPRD terhadap proses penyertaan modal kepada BUMD Kota Bekasi.
Dalam rapat tersebut, Komisi III menelaah kembali mekanisme penyertaan modal, alur penyaluran, serta efektivitas pemanfaatannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu mendorong peningkatan kinerja BUMD.
Pemerintah Kota Bekasi menyampaikan bahan paparan dan data pendukung yang disusun dalam 11 rangkap dokumen sebagai bentuk kelengkapan informasi yang dibutuhkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Proses pembahasan berlangsung melalui pemaparan dari pihak pemerintah daerah yang kemudian dilanjutkan dengan dialog, klarifikasi, serta pendalaman materi oleh anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi.
Melalui diskusi tersebut, DPRD menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi secara berkala terhadap penggunaan penyertaan modal daerah.
Rapat kerja ini menjadi salah satu langkah DPRD Kota Bekasi untuk memastikan bahwa penyertaan modal kepada BUMD benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. ***
