SINGAPURA — Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, meyakinkan para pelaku usaha dan calon investor Singapura bahwa kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun (BBK) siap menampung investasi berskala besar dengan dukungan penuh pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya dalam Joint Investment Promotion Event yang digelar di Singapura pada Selasa (18/11/2025).
Dalam forum yang dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Dubes RI untuk Singapura, Suryopratomo; Chairman Singapore Economic Development Board Png Cheong Boo; serta ratusan pelaku usaha Singapura tersebut, Ansar memaparkan tren pertumbuhan ekonomi Kepri yang terus menguat. Pada triwulan ketiga 2025, ekonomi Kepri tumbuh 7,48 persen (yoy), tertinggi di Sumatra dan ketiga secara nasional.
Pertumbuhan itu didorong sektor manufaktur, pertambangan, serta peningkatan realisasi investasi yang hingga triwulan ketiga mencapai Rp48,90 triliun atau lebih dari 84 persen target nasional. “Pertumbuhan ekonomi Kepri sangat solid dan menunjukkan kepercayaan yang besar dari investor,” ujar Ansar.
Ansar menegaskan bahwa kedekatan geografis dengan Singapura menjadikan FTZ BBK memiliki keunggulan strategis yang sulit ditandingi kawasan lain di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa empat wilayah tersebut memiliki karakter ekonomi yang saling melengkapi, mulai dari industri berat dan manufaktur teknologi hingga pariwisata, logistik, dan ekonomi kreatif.
“Keunggulan FTZ BBK bukan hanya pada insentif fiskal dan kemudahan perizinan, tetapi juga pada integrasi kawasan yang membuatnya menjadi simpul penting rantai pasok regional,” tegasnya.
Di hadapan ratusan peserta forum, Ansar memastikan bahwa setiap investor yang masuk ke Kepri akan mendapatkan pendampingan penuh sejak tahap perizinan hingga implementasi proyek.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap investor merasakan kepastian usaha, efisiensi proses, dan dukungan penuh dari pemerintah. Kami siap mendampingi dari awal hingga proyek berjalan,” katanya.
Ia juga mengundang pelaku usaha Singapura berinvestasi di sektor prioritas seperti manufaktur hijau, energi terbarukan, pusat data dan ekonomi digital, layanan kesehatan, serta logistik.
Forum ini turut menyoroti penyederhanaan regulasi melalui PP Nomor 28 Tahun 2025, PP Nomor 25 Tahun 2025, serta Perpres Nomor 1 Tahun 2024 dan 21 Tahun 2025 yang mempercepat perizinan berbasis risiko, penyediaan lahan, dan mekanisme Service Level Agreement (SLA).
Hasilnya, realisasi investasi di kawasan BBK meningkat dari USD 1,74 miliar pada 2023 menjadi USD 3,26 miliar pada 2024. Kunjungan wisman ke Kepri juga mencapai 1,67 juta orang pada 2024.
Dengan penguatan kerja sama Indonesia–Singapura dan kesiapan kawasan BBK sebagai pusat pertumbuhan baru, Pemprov Kepri optimistis arus investasi berkualitas akan semakin meningkat dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta penciptaan lapangan kerja. ***
