TANJUNGPINANG – Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi perhatian utama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/11/2025). Kondisi ini disebut sebagai salah satu tantangan terbesar dalam penyusunan anggaran daerah tahun mendatang.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri tersebut dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bahtiar, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dewi Kumalasari dan Wakil Ketua II DPRD Kepri, Afrizal Dachlan. Agenda ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2026 yang dilakukan sehari sebelumnya.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Ansar menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian kebijakan belanja secara lebih selektif akibat terbatasnya ruang fiskal. “Dengan ruang fiskal yang terbatas, kebijakan belanja daerah disusun lebih selektif dan mengutamakan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah harus dibelanjakan secara efektif dan efisien,” ujar Ansar.
Ansar juga memastikan bahwa meskipun dana transfer mengalami penurunan signifikan, arah pembangunan tetap mengacu pada prioritas daerah, yaitu pengembangan potensi ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, serta penguatan reformasi birokrasi.
Dalam gambaran umum yang disampaikan, rancangan APBD Kepri 2026 terdiri dari:
- Pendapatan Daerah: Rp3,31 triliun
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,84 triliun
- Pendapatan Transfer: Rp1,46 triliun
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp1,33 miliar
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,54 triliun, sementara pembiayaan neto mencapai Rp231,55 miliar, terdiri dari penerimaan pembiayaan melalui pinjaman daerah sebesar Rp250,60 miliar serta pengeluaran pembiayaan berupa cicilan pokok pinjaman sebesar Rp19,05 miliar.
Gubernur Ansar berharap pembahasan rancangan APBD berlangsung lancar dan rampung tepat waktu sehingga pelaksanaannya dapat dimulai optimal pada awal tahun.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja intens Badan Anggaran DPRD dan TAPD Pemprov Kepri hingga nota keuangan dapat disampaikan pada rapat paripurna kali ini.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan resmi Rancangan Peraturan Daerah APBD Kepri Tahun Anggaran 2026 kepada pimpinan DPRD Kepri. Agenda turut dihadiri Forkopimda Kepri, pimpinan instansi vertikal, Penjabat Sekda, para asisten, serta jajaran OPD Pemprov Kepri. ***
