JAKARTA – Ajang BKN Award 2025 yang disejalankan dengan Rakornas Kepegawaian Tahun 2025 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (19/11/2025), menetapkan sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai penerima penghargaan nasional dalam pengelolaan kepegawaian. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen instansi dalam menerapkan sistem merit, mengelola kinerja ASN, serta melakukan inovasi di bidang kepegawaian.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BKN, Prof Dr Zudan Arif Fakhrulloh SH MH, didampingi sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pusat. Momentum ini menjadi ajang evaluasi sekaligus dorongan bagi instansi pemerintah agar terus meningkatkan tata kelola manajemen ASN.
BKN menetapkan penerima penghargaan dalam lima kategori besar: kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. Setiap kategori mencakup tiga instansi dengan nilai terbaik berdasarkan penilaian BKN.
Berikut daftar lengkap penerima BKN Award 2025:
Kategori Kementerian:
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Kementerian Sosial
- Kementerian Komunikasi dan Digital
Kategori Lembaga, LPNK, LMS, dan Lembaga Negara:
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Lembaga Administrasi Negara
- Badan Siber dan Sandi Negara
Kategori Pemerintah Provinsi:
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- Pemerintah Provinsi Gorontalo
Kategori Pemerintah Kota:
- Pemerintah Kota Tangerang
- Pemerintah Kota Bogor
- Pemerintah Kota Yogyakarta
Kategori Pemerintah Kabupaten:
- Pemerintah Kabupaten Sleman
- Pemerintah Kabupaten Ngawi
- Pemerintah Kabupaten Gresik
BKN Award menjadi simbol pengakuan terhadap instansi yang dinilai konsisten dalam memperkuat sistem merit dan reformasi birokrasi.
Selain itu, penghargaan ini juga dimaksudkan untuk mendorong instansi pemerintah di seluruh Indonesia meningkatkan pelayanan, pengelolaan kinerja, serta pemanfaatan sistem informasi kepegawaian.
Sebagai ajang tahunan, BKN Award turut menjadi barometer persaingan sehat antar-instansi dalam memperkuat tata kelola ASN.
Pada tahun ini, kegiatan tersebut dihadiri sejumlah menteri kabinet, kepala lembaga, serta pemerintah daerah baik provinsi, kota, maupun kabupaten. ***
